Bogor-Kamis (24/07/2025). Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi. S.E, menerima audiensi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bogor dan tim di kantor Bupati Bogor terkait rencana pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), sebagai wujud legalitas daerah. Pada kesempatan ini Balai POM di Bogor menyampaikan beberapa kegiatan bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2025, urgensi perlu ditetapkannya kebijakan untuk pengendalian resistensi antimikroba (AMR), program Ayo Buang Sampah Obat (ABSO) dengan benar, dan Penilaian Mandiri Kota/Kabupaten Pangan Aman. BPOM di Bogor juga menyampaikan beberapa inovasi-inovasi seperti Training of Trainer Cegah Penggunaan Obat dan Makanan Terlarang (ToT Cepot), Green Research and Opportunities With BPOM (GROW BPOM), Cek BEBAS, dll.yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
Kepala BPOM di Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, menegaskan bahwa meski sudah ada pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor, namun perlu penguatan melalui kebijakan daerah agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif, termasuk tindakan yang bersifat shock therapy. BPOM di Bogor akan fokus pada pembinaan UMKM Obat dan Makanan, dan meningkatkan koordinasi dengan OPD Kabupaten Bogor. Selain itu melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya komunitas sekolah, agar dapat mandiri memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi melalui Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa) untuk pangan olahan dalam kemasan, dan Cek BEBAS (Bentuk, Bau, Warna dan Rasa) dari bahan berbahaya pada pangan siap saji. Beliau menyoroti sejumlah permasalahan yang kini menjadi fokus dan menjadi perhatian serius, seperti dampak peredaran obat-obatan di warung kelontong yang berpotensi membahayakan masyarakat, memicu penyalahgunaan obat, tawuran serta kekerasan pada anak. Data kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Bogor per 23 Juli 2025 (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan) menempati posisi no. 1 tertinggi di Jawa Barat.
Perwakilan OPD yang hadir antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan menyampaikan penting dibentuknya SK Tim TKPPOM untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor, karena tingginya tantangan seperti jumlah pelaku UMKM Obat dan Makanan, pembentukan kader atau petugas keamanan pangan, pengadaan dan distribusi obat, keamanan pangan yang beredar di pasar tradisional, pangan jajanan anak sekolah dan makan bergizi gratis (MBG).
Wakil Bupati memberikan arahan bahwa SK TKPPOM akan segera disampaikan ke Sekretaris Daerah, dan peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dan lebih mengutamakan pembinaan kepada pelaku usaha Obat dan Makanan. Selain itu, arah pengembangan ekonomi ekstrem sebagai bagian dari peningkatan pendapatan daerah, dengan fokus khusus pada pemberdayaan UMKM lokal. Semua belah pihak sepakat pentingnya kerjasama ini untuk membina dan mengawasi keamanan pangan serta peredaran obat-obatan di Kabupaten Bogor.
