BOGOR, 8 Juni 2026 – Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bogor menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Serta Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 secara hibrid dari Gedung Innovation Convention Center (ICC) BRIN Cibinong. Kegiatan lintas sektor ini bertujuan untuk menciptakan forum koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaring masukan demi mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, menuju wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. WBK/WBBM).
Kepala Balai POM di Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, M.Si., menegaskan komitmennya untuk melakukan reviu standar pelayanan secara berkala dalam meningkatkan pelayanan publik balai. Hal ini didukung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Dra. Elin Herlina, Apt., M.P., yang menekankan bahwa inovasi pelayanan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Jakarta Raya, M. Arief Wibowo, mengingatkan pentingnya konsistensi petugas dalam menggunakan bahasa yang sama, gap kompetensi dan efisiensi sistem digital untuk mencegah maladministrasi.
Sebagai simbol komitmen bersama, acara ini dirangkaikan dengan penanaman 'Pohon Motivasi Pelayanan Publik'. Dalam aksi unik ini, para peserta yang hadir secara luring maupun daring berpartisipasi menuliskan kalimat motivasi serta dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas pada media kertas berbentuk daun. Aktivitas ini melambangkan pertumbuhan keharmonisan dan kolaborasi yang berkelanjutan dalam memperkuat pelayanan publik Balai POM di Bogor.
Dalam forum ini, Balai POM di Bogor mengumumkan peningkatan layanan yang lebih inklusif, seperti penyediaan fasilitas ramah disabilitas (alat bantu dengar, kursi roda, hingga maklumat berhuruf Braille) serta penggunaan Bahasa Sunda demi kearifan lokal. Selain itu, diperkenalkan juga layanan baru berupa penerbitan rekomendasi importir obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, sehingga kini total ada 8 (delapan) jenis layanan utama yang dikelola luring maupun daring.
Dari aspek hukum dan tata kelola organisasi, Deasy dari Biro Hukum dan Organisasi (Hukor) BPOM memberikan sejumlah catatan kritis untuk penyempurnaan draf Standar Pelayanan (SP). Ia mengapresiasi inovasi Maklumat Pelayanan berbahasa Sunda. Sesi diskusi luring berlangsung dinamis dengan adanya masukan dari asosiasi usaha, Erna (GP Jamu Jawa Barat) Menyoroti pentingnya menyamakan pemahaman antar-petugas pelayanan agar tidak terjadi gap informasi yang dapat menyulitkan masyarakat, serta meminta petugas lebih memahami karakter pengguna layanan. Ginting (GPFI Bogor dan Depok) Mengapresiasi kinerja Balai POM di Bogor yang tergolong cepat, khususnya dalam pengurusan sertifikasi CDOB dan denah PBF, serta berharap konsistensi ini terus dipertahankan.
Tim Reformasi Birokrasi Balai POM di Bogor turut memaparkan keberhasilan berbagai inovasi unggulan mereka, di antaranya:
-
GROW BPOM: Kolaborasi hilirisasi riset UMKM yang sukses mendorong peningkatan investasi hingga Rp126 miliar dan efisiensi biaya pelatihan UMKM.
-
Polite at BPOM: Digitalisasi materi izin edar yang berhasil meningkatkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama tiga tahun terakhir.
-
TOT Cepot: Program pembentukan kader edukator untuk mencegah penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT).
Melalui masukan komprehensif dari penyelenggara, pengawas, hingga pelaku usaha dalam FKP ini, Balai POM di Bogor berkomitmen penuh untuk melakukan finalisasi Standar Pelayanan terbaik demi kenyamanan masyarakat luas.-HHZ
