Bandung (7/10) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BBPOM di bandung), menjadi tuan rumah pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan POM RI. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dan personel BPOM dari wilayah Pengawasan Jawa Barat, serta menjadi ajang penting untuk menegaskan kembali komitmen BPOM dalam menjaga keamanan dan mutu obat serta makanan (OM) di Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Badan POM RI menekankan pentingnya regulasi yang kuat sebagai landasan dalam pengawasan obat dan makanan. Beliau merujuk pada UU No. 17, PP No. 28, dan Perpres No. 80 sebagai regulasi yang memiliki dampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kepala Badan juga mengingatkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan BPOM harus mempertimbangkan tidak hanya dampaknya di dunia, tetapi juga di akhirat. BPOM memikul tanggung jawab besar dalam melindungi masyarakat, mulai dari masa sebelum kelahiran hingga akhir hayat,
Peran BPOM yang Mulia dan Strategis Kepala Badan POM RI menggarisbawahi peran mulia yang dimiliki oleh BPOM. BPOM bertanggung jawab memastikan keamanan, mutu, dan kualitas OM, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tugas ini memerlukan dedikasi dan sinergi yang kuat.
Kolaborasi dengan Media dan Publik Dalam upaya meningkatkan kesadaran publik, Kepala Badan menegaskan bahwa BPOM akan lebih terbuka dalam berkolaborasi dengan media. Citra positif BPOM sangat bergantung pada komunikasi yang baik dengan masyarakat, terutama melalui media massa dan media sosial. Pengetahuan yang kuat dan otoritas sebagai lembaga pengawas harus menjadi dasar dalam setiap komunikasi publik, untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Tiga Filosofi Pengambilan Keputusan Kepala Badan juga memperkenalkan tiga filosofi dalam pengambilan keputusan:
- Menjulang ke angkasa: Keputusan harus memiliki visi yang tinggi dan dapat diterapkan dalam regulasi.
- Membumi: Keputusan harus aplikatif dan bisa diterima serta dijalankan oleh masyarakat luas.
- Mengakar: Keputusan harus berakar kuat pada kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Arahan Presiden dan Sinergi Lintas Sektor Presiden RI memberikan arahan strategis kepada BPOM, di antaranya adalah pengaturan harga obat yang lebih terjangkau, inovasi di bidang obat-obatan, dan reformasi regulasi untuk memudahkan masuknya obat-obatan dari luar negeri. Reformasi regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terhambat oleh aturan lama yang menghambat inovasi. Kolaborasi antara BPOM, industri, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media massa juga dianggap sebagai pilar penting dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia.
Neuro-leadership dan Penguatan Visi BPOM Kepala Badan POM RI juga menyoroti pentingnya "neuro-leadership," yaitu kepemimpinan berbasis kesehatan otak yang mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan efektif. Beliau menekankan bahwa pemimpin BPOM harus memiliki visi yang jelas, mampu mengidentifikasi peluang, dan merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan BPOM ke depan. Visi ini perlu diwujudkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM yang selaras dengan arahan Presiden.
BPOM juga berkomitmen untuk meningkatkan standar operasionalnya hingga mencapai pengakuan internasional, termasuk dari WHO sebagai otoritas pengawas yang terpercaya di dunia.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen BPOM dalam menjaga keamanan obat dan makanan, serta memperkuat sinergi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat Indonesia
